PROGRAM INVESTASI KEHUTANAN
PROYEK-II

Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lestari Berbasis Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan

img



img
Dok dlhk.jogjaprov.go.id.

PEMANGKU kepentingan di bidang kehutanan memiliki harapan besar pada kepemimpinan Indonesia di G20. Salah satu isu strategis yang penting ialah merealisasikan aksi nyata perubahan iklim.Hal itu dikemukakan oleh Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kendilo, Muhammad Hijrafie ketika ditemui Media Indonesia di Kabupaten Paser, Kalimatan Timur, Rabu (23/3)."Sebagai KPH kami mendukung Presiden Joko Widodo lewat kebijakan sumber-sumber energi terbarukan yang diusung Indonesia. Salah satunya lewat produksi kayu energi alaban kami sebagai energi alternatif," tegasnya.

Kayu energi diolah dari bagian cabang dan ranting kayu alaban yang banyak ditemukan di hutan Kalimantan. Dengan keistimewaan kayu dan teknik pembakaran menggunakan tungku terpisah dengan api, terang Hijrafie, KPHP melalui dukungan warga di kelompok tani hutan (KTH) Alas Taka bisa mendapatkan arang kayu alaban yang bernilai ekonomi tinggi. Kayu ini bisa digunakan untuk memasak, produk pembersih rumah tangga hingga perawatan kecantikan."Pangsa pasar arang kayu alaban ini besar, mencapai 200 ton per bulan. Saat ini kami baru mampu produksi 15 ton sebulan. Ke depan, arang alaban ini akan menjadi fokus pengembangan KPHP Kendilo," imbuhnya.Sebagai pengelola hutan di tingkat tapak yang berada di bawah dinas kehutanan pemerintah provinsi, organisasi KPH menjadi wakil pemerintah dalam menyelenggarakan pengelolaan, pemanfaatan, rehabilitasi, reklamasi, perlindungan, dan konservasi hutan.Berdasarkan fungsinya KPH dapat dibedakan menjadi, pertama, KPH Lindung (KPHL), yakni KPH yang menangani kawasan hutan lindung. Kedua, KPH Produksi (KPHP) atau KPH yang menangani seluruh atau sebagian besar kawasan hutan produksi. Ketiga, KPH konservasi (KPHK), yakni KPH yang menangani kawasan hutan konservasi.Peran masyarakatPegiat kehutanan Pujo Hutomo mengungkapkan alasan mengapa selama Presidensi G20 ini, Indonesia harus lebih berani menjalankan aksi nyata pengendalian perubahan iklim dunia. Hal itu dikarenakan kita memiliki sumber daya hutan yang sangat besar. Makanya kita disebut negara dengan megadiversity.

"Salah satu aksi nyata perubahan iklim bisa dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari," sebut alumnus IPB University itu saat diwawancara, Kamis (24/3) pagi.Pasalnya, sambung Pujo, Saat ini peran masyarakat belum begitu besar karena masyarakat masih berharap nilai ekonomi dibanding nilai pelestarian lingkungan. "Ini tantangannya," timpal Pujo."Kita harus mendorong mereka dengan cara melibatkan pemimpin lokal di daerah, daripada pemimpin di level nasional. Karena pemimpin lokal lebih didengar dan besar pengaruhnya," sahutnya.Upaya ini juga, kata Pujo, yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui proyek Forest Investment Program (FIP) dengan dukungan dana hibah Bank Dunia dan Danida, yang sudah berjalan hingga tahap kedua. Proyek ini dijalankan oleh 95 KTH yang tersebar di 10 wilayah KPH pada 8 provinsi, termasuk KPHP Kendilo di Kaltim."FIP mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan pelestarian yang bisa mendukung penurunan emisi karbon dengan cara menanam berbagai jenis tanaman di hutan melalui agroforestry dan pengembangan produk usaha hutan," jelas Pujo yang juga monev spesialist project FIP 2 itu.Hal itu, pungkas Pujo, seperti yang dilakukan KPHP Kendilo lewat penanaman pohon jambu kristal, jahe merah, lengkeng, pembuatan kayu energi alaban, pengolahan minyak atsiri dari sereh wangi, dan madu lebah trigonanya. (H-3)

Zubaedah Hanum - 24 March 2022, 12:15 WIB
Sumber: www.mediaindonesia.com


 


×

Informasi pengguna


Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

  • user

× Avatar
Lupa sandi?

×

Informasi pengguna


Belum ada komentar

Pengaduan GRM :