JAMBERITA.COM- Landskap Bukit Bulan terletak di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun. Terdiri dari 6 Desa yaitu, Desa Lubuk Bedorong, Desa Temalang, Desa Berkun, Desa Mersip, Desa Meribung, dan Desa Napal Melintang. Masyarakat Desa tersebut dahulunya berasal dari keturunan Minangkabau dan keturunan Selatan yang dikenal dengan istilah “Bathin jo Panghulu”. Mereka masih memiliki adat istiadat dan budaya yang sama. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, masyarakat Bukit Bulan masih menjadikan pertanian sebagai salah satu sumber mata pencahariannya.
Secara geografis, Bukit Bulan menempati posisi strategis sebagai penyangga beberapa hutan utuh terakhir di Sumatera. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) terletak di bagian selatan selatan, Hutan Produksi (HP) Batang Asai di bagian utara, HP Sungai Kutur di bagian timur, dan Hutan Lindung (HL) Bukit Tinjau Limun di bagian barat, serta Areal Penggunaan Lain (APL) sebagai food security area masyarakat yang memanjang dibagian tengah mengikuti aliran Sungai Limun.
Pada Rabu dan Kamis (18-19/8), KKI Warsi mengadakan Workshop Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya Alam di Landskap Bukit Bulan Kabupaten Sarolangun menuju Pengelolaan Hutan Lestari dan Berkeadilan di Golden Hotel Sarolangun untuk membangun komunikasi dan koordinasi antar pihak yang memiliki kesamaan pandangan dalam pegelolaan hutan berbasis masyarakat di Lanskap Bukit Bulan serta membangun komitmen dan strategi bersama dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Lanskap Bukit Bulan.
Acara tersebut di hadiri oleh 30 orang peserta dari keenam desa meliputi perwakilan perangkat Desa , Perwakilan Lembaga Pengelola hutan adat , Perwakilan Lembaga pengelola hutan desa, perwakilan KUPS Bukit Bulan , tokoh masyarakat, dan perwakilan perempuan . Yang terdiri dari 6 Desa di Landskap bukit bulan. Diacara tersebut juga di hadiri oleh ketua komisi 2 DPRD Kabupaten Sarolangun, serta Kepala KPHP Limau Unit VII hulu Kabupaten Sarolangun, Misriadi, yang sekaligus membuka acara.
Dalam sambutnnya, Misriadi mengharapkan bahwa kedepan sumber daya alam serta potensi-potensi lainnya yang terdapat di Bukit Bulan dapat dinikmati oleh anak cucu kedepannya. “Oleh karenanya himbauan kami dengan melibatkan pihak-pihak yang berada di tingkat tapak kita dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam secara kolaboratif” ungkapnya.
Emmy Primadona, Koordinator Program KKI Warsi dalam paparannya mengatakan bahwa workshop ini dilatar belakangi masyarakat yang berada di sekitar Lanskap Bukit Bulan sudah mengelola hutan dengan baik, yang dibuktikan dengan adanya Hutan adat dan Hutan Desa. “Melihat potensi-potensi yang tersedia akan lebih baik dari keenam desa yang ada di Bukit Bulan mengelola sumber daya alam dengan kolaboratif agar kedepannya sumber daya alam dengan potensi-potensinya dapat dikelola dengan lestari,” katanya.
Jika dilihat dalam lingkup yang lebih besar, Lanskap Bukit Bulan merupakan daerah hulu bagi Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi, dengan sebagian besar wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan hutan. Kawasan hutan sangat penting baik untuk perlindungan spesies flora dan fauna, keseimbangan ekologi, maupun jasa lingkungan. Beberapa sub Daerah Aliran Sungai (sub-DAS) utama muncul dari jantung Bukit Bulan, yaitu sub-DAS Limun, sub-DAS Kutur, dan sub-DAS Meloko yang mengalirkan air ke Sungai Batang Hari. Sungai batang hari merupakan sungai terbesar di Provinsi Jambi dan terbentang mulai dari Provinsi Sumatera Barat dengan luas DAS terbesar di Indonesia.
“Sejak tahun 2005 lalu Warsi telah memulai aktifitas di Lanskap Bukit Bulan. Saat itu masih Desa Lubuk Bedorong. Dari aktivitas tersebut warsi berhasil memetakan HA Desa Lubuk Bedorong dan HA Temalang. Hal ini kita lakukan untuk mendorong upaya perlindungan terhadap kawasan tersebut,” tambah Emmy.
Fadlan Kholik, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tebo, mengatakan bahwa kolaborasi memang sangat penting dilakukan. “DPRD sendiri memiliki inisiatif untuk mendorong kebijakan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Kabupaten Sarolangun. Misalnya saja untuk merumuskan peraturan daerah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah masuk ke program legislasi daerah,” ungkapnya.
“Harapannya dengan adanya Perda ini Hutan lestari masyarakat sejahtera. Selain itu juga kita berharap masyarakat menemukan alternatif ekonomi yang lain yang dapat dijadikan sebagai sumber matapencaharian selain PETI. Asal kan menemukan solusi, kami siap berada didepan untuk menyetop aktivitas PETI. Dan kami siap mendukung kegiatan dan membantu semua dorongan-dorongan kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian Sumber Daya Alam.,” tambah Fadlan.
Workshop tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara dan komitmen keenam desa dan KPH Limau Unit VII hulu, yaitu bersepakat bahwa Sumber daya alam di lanskap bukit bulan merupakan rahmat dari tuhan yang maha esa yang harus dijaga, menjunjung tinggi kelestarian lingkungan dalam upaya peningkatan ekonomi melalui pelaksanakan pengelolaan bersama sumber daya alam, bersepakat melaksanakan pengelolaan bersama Sumber daya alam yang berkelanjutan di Lanskap Bukit Bulan, berkomitmen mendukung perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam melalui pembentukan kebijakan ditingkat desa dan atau usulan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi, bersepakat membentuk forum pengelolaan bersama sumber daya alam Landskap Bukit Bulan yang berkelanjutan.
